MENYAPANEWS.COM – Masyarakat desak Pertamina Hulu Sanga-Sanga agar pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) prioritaskan keterlibatan BUMN dan BUMD dalam kegiatan sektor hulu dan hilir.
Ketua BEM Unikarta Muhammad Ibnu Ridho menganggap bahwa pengelolaan SDA sangat penting mengingat itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa.
Maka dari itu, masyarakat ingin Pertamina Hulu Sanga-Sanga serta seluruh badan usaha terkait di Indonesia melaksanakan kebijakan nasionalisasi pengelolaan SDA, khususnya pengeboran minyak, dengan mengutamakan keterlibatan BUMN dan BUMD.
Langkah tersebut dilakukan agar SDA di Indonesia dapat dikelola demi kepentingan rakyat serta kemajuan ekonomi nasional.
Sejak Indonesia merdeka, pengelolaan SDA seharusnya menjadi bagian dari kedaulatan negara. Akan tetapi, kenyataannya saat ini sangat banyak perusahaan asing serta swasta yang menguasainya.
“Sementara rakyat Indonesia hanya menikmati sebagian kecil manfaat dari kekayaan alam tersebut,” ungkapnya.
Pihaknya pun mendesak adanya perubahan sistem yang lebih adil serta berpihak pada rakyat.
Mereka sangat mendukung pemberdayaan perusahaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.
“Memprioritaskan perusahaan BUMN
dalam kontrak RIG sejalan dengan tujuan untuk memperkuat sektor-sektor yang mendukung perekonomian nasional, serta meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan milik negara di pasar global,” ucap Ridho.
Dia mengatakan bahwa mereka juga mendorong peningkatan kemandirian energi nasional dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.
Pihaknya menilai juga sangat penting untuk memperkuat kapasitas perusahaan-perusahaan BUMN dalam industri hulu migas.
“Dengan memprioritaskan BUMN
dalam kontrak RIG, Pertamina Hulu Sanga-sanga turut berkontribusi dalam menciptakan ketahanan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Mahasiswa Fakultas Hukum Unikarta itu menyebut dalam pengelolaan SDA harus dikurangi untuk bergantung pada perusahaan asing. Pasalnya, selama ini masih terlalu banyak kontrak migas yang dikelola oleh perusahaan asing atau swasta non-BUMN.
“Yang tidak hanya membatasi kesempatan bagi perusahaan domestik, tetapi juga meningkatkan ketergantungan Indonesia pada teknologi dan sumber daya luar. Prioritas terhadap BUMN dapat mengurangi ketergantungan ini,” sebut dia.
Ia juga menerangkan, dengan memberikan prioritas pada perusahaan BUMN dalam proyek-proyek kontrak RIG, ini dapat mendorong perkembangan infrastruktur serta teknologi lokal yang semakin maju.
“Ini membuka peluang bagi riset dan pengembangan yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan nasional,” tutur Ridho.
Selain itu, kata dia, pengembangan SDM juga diperlukan. Perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan SDM lokal yang handal dan kompeten.
“Dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada BUMN dalam kontrak RIG, Pertamina Hulu Sanga-sanga membantu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia yang pada gilirannya mendukung pembangunan SDM unggul,” terangnya.
Ridho mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan aksi solidaritas rakyat di beberapa tempat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh dan organisasi sosial demi menyuarakan aspirasi tersebut.
Pertama, aksi demonstrasi di Kantor Pertamina Hulu Sanga-Sanga untuk meminta mereka untuk segera merencanakan serta melaksanakan proses nasionalisasi dengan melibatkan BUMN dan BUMD dalam proyek Eksplorasi dan Eksploitasi sumber daya migas di Kutai Kartanegara.
Kedua, membuat petisi nasional untuk mendesak pemerintah agar segera merealisasikan keterlibatan BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Ketiga, melakukan dialog terbuka dengan pemerintah dan pertamina untuk mencari solusi bersama dalam meningkatkan pengelolaan SDA yang lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menegaskan bahwa upaya yang dilakukan itu adalah bagian dari langkah bersama untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan berkelanjutan.
“Dengan ini, kami mendesak agar Pertamina Hulu Sanga-sanga segera menindaklanjuti tuntutan ini dengan kebijakan yang lebih berpihak pada BUMN, demi kesejahteraan bersama dan kemajuan bangsa,” tutupnya.
