MENYAPANEWS.COM – KALTIM, Samarinda, 16 Juli 2024 – Front Pemuda Kaltim (FPK) mengadakan hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Timur yg dihadiri langsung koordinator pusat Ayatullah Khomeiny untuk membahas sejumlah isu penting terkait lingkungan. Pertemuan yang berlangsung di kantor DLHK Provinsi Kaltim ini bertujuan untuk menemukan solusi atas berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitar area operasi PT Berau Coal.
Dalam hearing ini, beberapa isu utama yang dibahas antara lain:
1. Isu Lingkungan FPK menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dampak operasional PT Berau Coal terhadap lingkungan. Mereka menyoroti kerusakan hutan, lingkungan dan penurunan kualitas udara (Bau Batu-Bara) yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. FPK mendesak DLHK untuk mengambil tindakan tegas guna mengurangi dampak negatif tersebut dan meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Hanya saja sampai saat ini DLHK Prov Kaltim masih mempelajari issue tersebut.
2. Akses Jalan Operasional PT Berau Coal Masalah akses jalan operasional PT Berau Coal juga menjadi topik hangat dalam pertemuan ini. FPK menyoroti bahwa jalan yang digunakan oleh perusahaan seringkali mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Mereka meminta DLHK untuk melakukan evaluasi terhadap jalur operasional tersebut dan mencari solusi yang lebih baik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) FPK mengkritisi RTRW yang ada saat ini dan menilai perlu adanya pembahasan untuk mengakomodasi kepentingan lingkungan dan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya penataan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memastikan bahwa pengembangan wilayah tidak merugikan ekosistem alam dan kehidupan masyarakat setempat.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Hanya saja DLHK Prov Kaltim tidak memegang dokumen amdal tersebut sehingga tidak dapat berkomentar.
5. Peledakan (Blasting) Salah satu isu yang juga mendapat perhatian serius adalah pengeboman atau blasting yang dilakukan dalam proses pertambangan. FPK menyatakan bahwa aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan gangguan dan potensi bahaya bagi masyarakat sekitar.
Sekalian juga disampaikan bahwa pelaksanaan kunjungan dlh provinsi kaltim bukan mengcounter isu yg disampaikan oleh FPK, karena beda maksud dan tujuan dari kunjungan lapangan Dlh Provinsi Kaltim
Dalam responnya, perwakilan DLHK Provinsi Kaltim menyatakan komitmen mereka bersama masyarakat karena FPK juga bagian dari masyarakat dan pemuda potensial kabupaten berau untuk menjaga masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
DLHK akan mempelajari kasus yg ada juga akan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup seluruh masyarakat kabupaten berau di Kalimantan Timur.
