MENYAPANEWS.COM – Pemerintah Kota Samarinda yang dipimpin oleh Andi Harun dan Saefuddin Zuhri memiliki komitmen dalam penanganan banjir yang ada di Kota Tepian ini, sehingga berbagai upaya telah dilakukan guna mengatasi masalah tersebut.
Namun, hal ini sangat berbeda dengan kondisi lingkungan yang seyogyanya dapat menjadi daerah resapan air guna mengantisipasi datangnya banjir. Khususnya Kawasan hutan yang kini telah diisi sebagai daerah permukiman.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan bahwa masyarakat saat ini harus berlapang dada karena persoalan banjir belum dapat dituntaskan oleh pemerintah, lantaran beberapa kawasan hutan beralih fungsi menjadi kawasan permukiman.
Menurutnya, kondisi ini akan memperparah kondisi banjir yang ada di Kota Samarinda. Terlebih Kota Samarinda memiliki beberapa perusahaan pertambangan yang masih aktif beroperasi.
Deni meminta kepada perusahaan pertambangan untuk dapat agresi dalam menutup void dan meningkatkan upaya reklamasi guna mengantisipasi banjir yang ada di Samarinda.
“Hal itu harus dilakukan agar dampak lingkungan, terutama banjir bisa segera diminimalisir,” paparnya saat melakukan sidak di PT Internasional Prima Coal (IPC), PT Energi Cahaya Industri Tama (ECI), PT Nuansacipta Coal Investment (NCI) dan PT Mutiara Etam Coal (MEC) yang digelar selama dua hari sejak Selasa (18/3/2025) hingga Rabu (19/3/2025).
Politisi Gerindra tersebut mendorong agar kepedulian perusahaan tambang terhadap masyarakat sekitar perlu ditingkatkan. Terlebih, keuntungan besar yang diperoleh perusahaan belum sebanding dengan kontribusi yang diberikan bagi masyarakat.
“Kami berharap perusahaan tidak hanya menambang, tetapi juga turut serta dalam mengurangi dampak lingkungan seperti banjir dan longsor,” tutupnya. (Adv/Rk)
