MENYAPANEWS.COM – Upaya peningkatan layanan publik terus dilakukan Pemerintah Kecamatan Muara Jawa. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah relokasi kantor camat ke lokasi yang lebih representatif dan aman, seiring dengan dorongan perbaikan akses jalan utama antarwilayah.
Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, mengungkapkan bahwa kantor camat saat ini secara bangunan masih layak, namun lokasi geografisnya kerap menjadi kendala ketika digunakan untuk kegiatan berskala besar. Berada di area tanjakan dengan lahan parkir terbatas, kantor tersebut dinilai kurang ideal sebagai pusat pelayanan terpadu.
“Untuk kegiatan besar seperti musrenbang atau pertemuan penting, lokasi sekarang rawan karena tanjakan dan tidak cukup menampung kendaraan. Kita ingin relokasi ke tempat yang lebih lapang, agar lebih aman dan nyaman,” ujarnya, Rabu (23/04/2025).
Rencana relokasi ini diusulkan dengan skema pertukaran fungsi antara kantor camat dan salah satu kantor lurah yang memiliki lahan lebih luas.
Menurut Ramli, opsi ini bisa dilakukan tanpa harus melalui proses penghapusan aset, karena masih dalam kawasan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selain soal relokasi, Ramli menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dua ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah kelurahan dengan kantor kecamatan.
Jalan-jalan tersebut hingga kini masih dalam kondisi yang kurang layak, dan dinilai menjadi hambatan utama mobilitas warga serta efektivitas pelayanan.
“Jalan menuju kantor kecamatan perlu perhatian lebih. Dua akses utama itu masih belum bagus, jadi ini juga masuk prioritas utama kita,” jelasnya.
Di sisi lain, upaya perbaikan infrastruktur dasar seperti gang lingkungan dan drainase tetap berjalan melalui pemanfaatan alokasi dana RT. Ramli menyebut program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan juga akan terus ditingkatkan agar sejalan dengan kemajuan infrastruktur fisik.
Meskipun usulan relokasi belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, pemerintah kecamatan telah menginisiasi tahapan perencanaan sejak 2025. Ramli berharap agar tahun 2026 pembangunan kantor baru bisa mulai dilakukan, jika masuk dalam skema APBD murni.
“Kami terus berupaya agar pembangunan kantor terpadu bisa masuk ke APBD murni. Harapannya, tahun depan bisa mulai dibangun dan menjadi tonggak baru pelayanan publik di Muara Jawa,” pungkasnya. (Adv/Fr)
