MENYAPANEWS.COM – Perubahan kebijakan yang kerap dilakukan saat berganti Menteri dinilai menyulitkan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebutuhan pendidikan bagi peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Samarinda, Anhar.
Dirinya mengatakan bahwa perlu adanya perbaikan infrastruktur pendidikan yang dapat dikendalikan secara lokal. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat yang terbilang berubah-ubah membuat pemerintah daerah kesulitan untuk beradaptasi. Bahkan kebijakan yang diberikan justru tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dirinya mendorong agar pemerintah daerah dapat memfokuskan arah pendidikan melalui memperbaiki infrastruktur pendidikan tersebut. Hal ini karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.
“Yang penting itu adalah bagaimana infrastruktur pendidikan itu bisa layak, dan anak sekolah itu bisa tenang tanpa ada hambatan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harusnya memikirkan bagaimana murid itu bisa belajar dengan tenang tanpa merasa khawatir dengan banjir apabila hujan dan tidak merasa takut karena bangunan sekolah yang tua.
“Harusnya tidak ada lagi sekolah yang bangunannya ambruk atau ruang kelasnya tidak layak, ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah, kebijakan ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu pemerintah pusat,” tukasnya.
Meskipun kebijakan pemerintah pusat terhadap pendidikan kerap berubah. Namun dirinya mendorong agar pemerintah daerah tetap melaksanakan kewajibannya seperti meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
“Langkah konkret adalah bagaimana memastikan sarana dan prasarana pendidikan bisa berjalan optimal,” ungkapnya.
Kendati demikian, hak pendidikan bagi seluruh murid di Kota Samarinda bisa terjamin, meskipun mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. (Adv/Rk)
